Usai unjuk rasa yang berakhir ricuh Selasa malam (21/04), Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud berjanji akan mengevaluasi kinerja pemerintahannya. Tapi menurut seorang demonstran, janji saja tidak cukup.
Sosok Rudy menjadi sorotan setelah isu anggaran mobil dinas Rp8,5 miliar di saat Kaltim masih tinggi angka jalan rusaknya. Isu anggaran ini pun sempat menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Belakangan, perhatian publik juga terpusat pada anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakilnya Rp25 miliar, meskipun sudah diklarifikasi pihak pemprov sebagai “akumulasi”.
Menurut pengamat kebijakan publik, aksi yang dilatarbelakangi “politik anggaran yang tidak empati”, bisa meluas ke kota-kota lain jika pejabat masih mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
Ribuan warga Kalimantan Timur tumpah ruah di depan kantor Gubernur Rudy Mas’ud sambil membawa poster dan spanduk bertulis protes terhadap kebijakan anggaran pemprov yang disebut “melukai hati rakyat”, Selasa (21/04).
Para demonstran dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil membawa tiga tuntutan utama; evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, menghentikan praktik KKN, dan mendesak DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan.
Massa berkumpul sejak siang di luar kawat berduri yang melingkari bangunan kantor gubernur yang ruang kerjanya baru ditata ulang dengan anggaran Rp8,2 miliar. Anggaran ini masuk dalam daftar kebijakannya yang kontroversial.
“Yang menyakiti kita bukan kawat duri. Yang menyakiti kita adalah kebijakan yang tidak adil,” kata seorang orator dalam aksi tersebut.
Hari mulai rebah. Massa masih tetap bertahan di Jalan Gajah Mada.
Ketegangan memuncak seiring material-material yang dilemparkan dari arah massa ke barisan petugas yang telah membentuk brigade.
Ban bekas dibakar, meriam air disemprotkan.
Menurut pantauan sejumlah media lokal, Gubernur Rudy Mas’ud keluar dari kantornya sekira pukul sembilan malam waktu setempat. Tapi politikus Partai Golkar ini tak mengeluarkan sepatah kata pun kepada media.
- Pajak Bumi dan Bangunan naik drastis, aksi protes merembet ke sejumlah daerah
- Bendera One Piece berkibar di tengah aksi demonstrasi di Indonesia, Nepal, dan Prancis – ‘Bentuk rasa frustrasi anak muda pada pemerintah’
- Demo mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ di berbagai daerah bikin ‘legitimasi pemerintahan Prabowo oleng’
Sehari kemudian, melalui akun Instagram, Gubernur Rudy mengucapkan “terima kasih” kepada para demonstran termasuk TNI-Polri “yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi.
Rudy bilang, pelbagai masukan yang disuarakan ini akan jadi bahan evaluasi untuk percepatan perbaikan kinerja Pemprov Kaltim ke depan.
“Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli,” katanya.
Apa penyebab demo Kaltim?
Rossa Tri Rahmawati Bahri berada di antara massa saat unjuk rasa berlangsung, Selasa (21/04). Presiden BEM FISIP Universitas Mulawarman ini berorasi di atas kendaraan aksi menuntut agar terjadi “evaluasi total kinerja Pemprov Kalimantan Timur”.
Dua tuntutan lainnya, mengecam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendesak DPRD “untuk melakukan fungsi pengawasan secara total” terhadap pemerintahan.
“Sebagai mahasiswa kami punya fungsi sosial kontrol yang di mana harus menjadi pengawal terhadap bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi, khususnya hari ini di Kalimantan Timur,” kata Rossa, Rabu (22/04).
Ia kecewa lantaran Rudy atau wakilnya, Seno Aji tidak menemui massa aksi, sampai “dibubarkan dengan cara represif”.
Pernyataan Rudy Mas’ud yang muncul kemudian dan janji untuk perbaikan kinerja pemprov, Rossa sebut sebagai “sangat amat menyepelekan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur”.
“Masyarakat Kalimantan Timur di luar panas-panasan menyampaikan aspirasi, tapi beliau tidak sedikit pun ada ingin keluar untuk mendengarkan, maupun bahkan setidak-tidaknya berdialog hari ini dengan masyarakat itu tidak ada,” katanya.
Apakah elemen mahasiswa akan melanjutkan aksi unjuk rasa?
“Akan ada konsolidasi lanjutan dan bagaimana tindak lanjut ke depan juga harus berdasarkan kesepakatan bersama,” tambah Rossa. Ia berharap aksi Selasa lalu tidak hanya dilihat sebagai gejolak, tapi konsistensi untuk menyuarakan isu penting sebelum pilkada kembali digelar.
Nofi, warga Samarinda memahami aksi unjuk rasa yang dihadiri ribuan orang karena adanya rasa kecewa. Kata dia, baru menjabat gubernur setahun, Rudy Mas’ud sudah banyak kontroversinya.
“Banyak sekali yang kontroversinya tuh bahkan sampai ke nasional gitu, sampai ke Jakarta,” katanya.
Warga Samarinda lainnya, Arief Fadhillah mengaku tidak mengikuti perkembangan kebijakan publik gubernur dan wakil gubernur Kaltim. “Tapi dari segi saya baca media-media sih, banyak yang berhubungan tentang dinasti [politik],” katanya.
Usai gejolak kemarin, ia berharap ke depannya pemprov Kaltim semakin transparan dalam penggunaan anggaran. “Mereka yang sekarang memerintah, kebanyakan menggunakan fasilitas dari uang pajak,” katanya.
Daftar kebijakan Pemprov Kaltim yang kontroversial
Setahun duduk di kursi gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud kerap menjadi sorotan publik. Sejumlah kebijakan pemprov Kaltim yang kontroversial menjadi pemberiaan media lokal dan nasional, di antaranya:
- Mobil Dinas Rp8,5 miliar
Pada APBD Perubahan 2025, Pemprov Kaltim menganggarkan pembelian mobil dinas gubernur berupa Range Rover senilai Rp8,5 miliar. Sejumlah kalangan menilai pembelian ini bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran.
Hal ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, meski tak menyinggung nama. “Ada kabupaten, eh pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” kata Prabowo.
Dua hari setelahnya, Pemprov Kaltim mengklaim telah mengembalikan kendaraan tersebut ke pihak penyedia.
- Renovasi rumah jabatan gubernur dan wagub Rp25 miliar
Kebijakan ini dinilai sejumlah kalangan tidak sensitif saat terjadi tekanan ekonomi masyarakat.
Pemprov Kaltim mengklaim anggaran tersebut merupakan akumulasi renovasi rumah jabatan gubernur dan wakilnya, serta penataan ruang kerja kantor gubernur.
Dikutip dari Antara, Rumah Jabatan Gubernur (± Rp12 Miliar): Terdiri atas 35 item kegiatan, mencakup rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, pengadaan furnitur (meubeler), peralatan dapur, hingga sistem pemadam kebakaran.
Kantor Gubernur (± Rp8,2 Miliar): Dialokasikan untuk 5 item kegiatan penataan ruang kerja agar lebih fungsional.
Rumah Jabatan Wakil Gubernur (± Rp4,9 Miliar): Mencakup 17 item pekerjaan rehabilitasi dan pengadaan fasilitas penunjang.
“Kami ingin meluruskan persepsi agar tidak dianggap anggaran tersebut habis hanya untuk satu rumah dinas. Ini adalah bagian dari perawatan aset negara dan persiapan fasilitas kerja pimpinan daerah yang baru,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal.
Hal kontroversial lain yang menjadi sorotan media lokal adalah anggaran untuk tim ahli gubernur, hingga dugaan praktik dinasti politik.
Siapa Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim?
Rudy Mas’ud dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi gubernur Kaltim bersama wakilnya, Seno Aji pada 20 Februari 2025.
Saat pilkada serentak 2024, Rudy-Seno memperoleh 55,66% suara, unggul di 8 dari 10 kabupaten/kota, kalah tipis di Samarinda dan Mahakam Ulu. Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar (2019-2024) itu memperoleh dukungan Koalisi Indonesia Maju.
- Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik menopang kekuasaan Prabowo Subianto?
Dua bulan setelah dilantik, Rudy-Seno meluncurkan Program Gratispol sesuai janji kampanyenya. Program ini diklaim menyasar pada pendidikan gratis, layanan kesehatan, internet desa, bantuan perumahan, hingga dukungan sosial keagamaan.
Pria kelahiran Balikpapan pada 1981 tersohor sebagai pengusaha lokal. Rudy punya usaha di bidang transportasi, distribusi bahan bakar, galangan kapal sampai jasa maritim. Nilai harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada Maret 2025 mencapai Rp116 miliar.
Rivalnya saat pilkada, petahana gubernur 2018-2023, Irsan Noor-Hadi Mulyadi sempat mengajukan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil pelanggaran dan kartel politik. Tapi MK menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima.
Rudy memang dikelilingi keluarga yang punya jabatan penting di wilayah kekuasaannya.
Kakaknya, Rahmad Mas’ud adalah wali kota Balikpapan, dan Hasanuddin Masud sekarang menjabat DPRD Kaltim.
Saudarinya, Syahariah Mas’ud juga memperkuat blok legislatif keluarga yang menjabat anggota DPRD Kaltim.
Adiknya, Abdul Gafur Mas’ud pernah menjabat sebagai bupati Penajam Paser Utara–lokasi inti dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi ia ditangkap KPK dengan tuduhan menerima suap miliaran rupiah dari kontraktor untuk mengatur proyek infrastruktur dan perizinan.
Sarifah Suraidah, istri dari Rudy Mas’ud juga tak kalah penting posisinya. Ia menjabat anggota DPR dan sekarang duduk di Komisi VI DPR di Jakarta dari fraksi Golkar.
Dalam satu kesempatan, Rudy membantah praktik dinasti politik dari lingkaran keluarganya. “Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak ada politik (seperti itu),” ujarnya seperti dikutip Kompas.com.
Menurutnya, hak politik setiap warga negara dijamin konstitusi selama memenuhi persyaratan. “Boleh memiliki hak-hak politik dipilih maupun memilih,” katanya.
Apa yang mungkin terjadi ke depannya?
“Itu [demonstrasi] adalah ekspresi kolektif kekecewaan publik Kaltim, terutama terkait politik anggaran itu yang dianggap tidak memiliki empati dan standing yang jelas terhadap publik,” kata pengamat kebijakan publik, Herdiansyah Hamzah.
Namun itu juga bukan faktor satu-satunya, kata Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah.
“DPRD tumpul karena ada relasi kekeluargaan yang kuat antara ketua DPRD yang notabene adalah kakaknya gubernur. Jadi makin geram lah masyarakat itu,” katanya.
Pada aksi kemarin, massa juga mendatangi gedung DPRD sebelum melanjutkan aksinya ke gedung gubernur. Saat itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menemui demonstran dan menyampaikan pihaknya berjanji akan menggulirkan hak angket.
Namun, Castro masih meragukan realisasi dan keseriusan langkah politik ini. “Jadi publik ini harus tetap mengawal proses DPRD di dalam mengaktifkan hak angket itu,” lanjutnya.
Selain itu, ia melihat demonstrasi di Kaltim memiliki kesamaan dengan aksi serupa di Pati, Jawa Tengah pada 2025 silam. Hal yang ia sebut sebagai “simbol kemarahan publik”.
“Ada semacam tanda di mana kekuasaan atau rezim yang berkuasa sekarang itu dianggap tidak punya empati terhadap masyarakatnya, seperti mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat,” katanya.
Castro khawatir jika tidak ada langkah perbaikan yang nyata, “ekspresi kekecewaan” ini dapat muncul di seluruh Kaltim. “Karena kebijakan provinsi itu berkaitan dengan nasib dari warga dari 10 kabupaten/kota yang lain,” katanya.
Jurnalis Kartika Anwar di Kalimantan Timur berkontribusi dalam reportase ini.
- Polemik pesta ‘mewah’ ultah dan ‘flexing’ anak kapolda Kalsel serta empat hal yang sejauh ini diketahui
- Netizen terus ‘buru’ pejabat yang pamer harta, pengamat sebut bentuk ‘perlawanan mereka yang kecewa’
- Tunjangan rumah DPRD Jakarta, Jateng, Jabar, dan Sumut mencapai Rp40 juta-Rp70 juta
- ‘Pemerintah pusat lepas tanggung jawab, pemda terjepit’ – Mengapa gerakan warga disebut satu-satunya cara batalkan kenaikan pajak?
- Gelombang demo MBG di berbagai daerah – Dari kasus-kasus keracunan hingga protes menu tak sesuai
- Mengapa aksi demonstrasi berujung perusakan dan penjarahan?