Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengkritik rencana pemerintah mengimpor hingga 105 ribu unit mobil pikap untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar Asta Cita yang menjadi pijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Rencana impor tersebut disebut dilakukan melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara dengan jumlah 105 ribu unit kendaraan jenis pikap dan truk dari India. Nilai pembelian kendaraan itu diperkirakan mencapai triliunan rupiah untuk mendukung operasional logistik KDMP.
Gobel mengingatkan bahwa para pembantu presiden harus menerjemahkan visi ekonomi nasional secara tepat, termasuk konsep Asta Cita, Prabowonomics, hingga Sumitronomics. Ia menilai kebijakan fiskal dan peran BUMN semestinya diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri, bukan justru mendorong ketergantungan impor.
“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga konsep Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gobel, Jumat (20/2/2026).
Berdasarkan data penjualan nasional, total penjualan mobil pada 2025 tercatat 803.687 unit, dengan segmen pikap mencapai 110.674 unit dan truk sedang sekitar 25 ribu unit. Angka tersebut turun sekitar 7,2 persen dibandingkan 2024, yang mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat dan lesunya pasar otomotif domestik.
Menurut Gobel, dalam situasi ekonomi global yang sedang melambat, instrumen fiskal dan BUMN seharusnya menjadi pengungkit industri nasional. Ia menilai pembelian kendaraan dalam jumlah besar dari luar negeri berisiko mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur otomotif dalam negeri.
“Sesuai janji kampanye, pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang banyak di tengah pengangguran yang besar. Nah, fiskal dan BUMN harus mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu,” katanya.
Ia juga menyoroti isi Asta Cita, khususnya poin ketiga dan kelima yang menekankan peningkatan lapangan kerja berkualitas serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Menurutnya, impor kendaraan dalam skala besar dengan dana BUMN tidak sejalan dengan semangat tersebut.
“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Asta Cita, bahkan melanggar Asta Cita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain. Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau kita sedang memberikan jajan ke rakyat negara lain?” ujarnya.
Gobel juga mengutip pemikiran Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal dengan konsep Sumitronomics, yakni peran negara dalam mengarahkan investasi dan melindungi industri nasional. Ia menilai kemerdekaan politik harus disertai kemerdekaan ekonomi melalui penguatan sektor manufaktur domestik.
Dalam konteks otomotif, Gobel menegaskan industri nasional telah memiliki kemampuan produksi yang memadai, dengan peningkatan kandungan lokal dan jaringan layanan purna jual yang luas. Ia bahkan menyebut PT Pindad dapat dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan KDMP.
“Pengadaan mobil untuk KDMP ini mestinya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya. KDMP itu program, bukan proyek. Jadi harus dijalankan sesuai visi-misi Bapak Presiden. Kita harus sama-sama menjaga visi-misi Presiden,” kata Gobel.