Manokwari – Komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta mengoptimalkan pengawasan sektor finansial di wilayah timur Indonesia semakin nyata. Pada hari Jumat, OJK secara resmi meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Kota Manokwari. Peresmian ini, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menandai langkah strategis dalam memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif daerah, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.
Mahendra Siregar menegaskan bahwa keberadaan OJK di daerah bukan sekadar representasi dari pusat, melainkan ujung tombak yang bertugas mengeksekusi kebijakan dan memastikan bahwa inklusi keuangan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh, kehadiran Kantor OJK di Manokwari ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dengan pemerintah daerah, para pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan penting di seluruh wilayah Indonesia Timur.
Kehadiran fisik Kantor OJK di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya akan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di wilayah tersebut. Melalui upaya ini, OJK bertekad untuk secara signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang beroperasi di kedua provinsi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya, Dominggus, menyampaikan keyakinannya bahwa keberadaan OJK akan memainkan peran krusial dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jalannya adalah melalui program-program inovatif dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat Papua Barat, kami menghaturkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada OJK atas komitmen nyata dalam memajukan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Papua Barat,” ungkap Dominggus dengan penuh apresiasi.
Acara peresmian penting ini turut dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), serta para Pimpinan Institusi Jasa Keuangan (IJK) yang beroperasi di wilayah Papua Barat.
Peran Strategis Kantor OJK di Papua
Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang kini dipimpin oleh Budi Rahman selaku Kepala OJK, mengemban tanggung jawab besar dalam pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan. Area kerjanya mencakup satu kota dan dua belas kabupaten yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Wilayah cakupan ini meliputi Kota Sorong, serta kabupaten-kabupaten penting seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
Data terkini hingga November 2025 menunjukkan bahwa sektor perbankan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya cukup berkembang. Terdapat total 178 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional dan 6 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang melayani kebutuhan finansial masyarakat di kedua provinsi ini.
Di samping itu, sektor jasa keuangan nonbank juga menunjukkan eksistensi yang signifikan, dengan total 74 jaringan kantor yang tersebar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Rinciannya mencakup 18 jaringan kantor dari sektor Pasar Modal, serta 56 jaringan kantor yang mewakili sektor Perasuransian, Perusahaan Pergadaian, dan Permodalan Nasional Madani.
Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Manokwari, sebagai langkah strategis untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan mengoptimalkan pengawasan sektor finansial di timur Indonesia. Peresmian ini bertujuan memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan bagi UMKM, serta meningkatkan perlindungan konsumen. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa keberadaan kantor ini adalah ujung tombak untuk eksekusi kebijakan dan memastikan inklusi keuangan.
Kehadiran kantor ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan sektor jasa keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Gubernur Papua Barat Daya mengapresiasi peran OJK dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kantor OJK yang dipimpin Budi Rahman ini mengawasi satu kota dan dua belas kabupaten, didukung oleh 178 Kantor Cabang Bank Umum dan 74 jaringan kantor jasa keuangan nonbank per November 2025.