Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bicara soal rencana pemerintah RI untuk pengiriman 8 ribu pasukan TNI ke Gaza. Hasto menyebut, selama ini pengiriman pasukan perdamaian selalu di bawah koordinasi PBB.
“Dalam tradisi kita pengiriman pasukan, sejak dulu Pasukan Perdamaian itu kan selalu melalui PBB. Karena itulah lembaga yang memang kita bentuk untuk mengatur sistem internasional agar lebih berkeadilan, agar setiap bangsa punya kedudukan setara, dan juga agar Pancasila itu diterima sebagai bagian dari Piagam PBB,” jelas Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2).
Hasto mengatakan, ketika PBB belum berhasil menyelesaikan konflik di Timur Tengah, Indonesia seharusnya tidak membentuk badan baru di luar mekanisme tersebut.
“Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika-Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB. Bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Hasto menegaskan, PDIP berharap Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memanfaatkan kekuatan historis solidaritas Asia-Afrika yang pernah digalang Indonesia.
“Ya, kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia. Itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, agresi Israel terhadap Palestina merupakan bentuk penjajahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan harus diselesaikan melalui perubahan sistem internasional yang lebih adil, termasuk lewat PBB.
“Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia,” ujar Hasto.
Ia juga menyoroti aspek anggaran jika pengiriman pasukan dilakukan di luar PBB. Hasto mengingatkan kondisi fiskal nasional yang terbatas dan perlunya efektivitas penggunaan anggaran negara.
“Ya kalau kita lihat saat ini kan ada keterbatasan fiskal ya. Kita lihat untuk pendidikan saja kita belum merata,” jelas Hasto.
“Kemudian sehingga resolusi-resolusi konflik ketika itu dilakukan melalui PBB dan dengan menggunakan kepemimpinan Indonesia melalui prakarsa Indonesia, itu akan jauh lebih efektif dan tentu saja biayanya akan jauh lebih murah,” lanjutnya.
Namun demikian, ia menegaskan ketika PBB telah mengeluarkan resolusi resmi untuk mengatasi konflik, Indonesia dapat menyiapkan pengiriman pasukan perdamaian beserta konsekuensi anggarannya.
“Nah, tapi ketika memang PBB sudah menetapkan suatu resolusi untuk mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah. Di situlah kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB, tentu ada implikasi anggaran yang kita persiapkan,” kata Hasto.
Hasto juga menekankan kepentingan dalam negeri dan luar negeri tidak bisa dipisahkan, karena prinsip kemanusiaan Indonesia memiliki dimensi internasional.
“Ya tugas dalam negeri dan luar negeri itu satu kesatuan. Karena kalau kita lihat dari prinsip kemanusiaan, sila kedua, itu kan punya makna internasionalisme, punya makna membangun persaudaraan dunia,” jelas Hasto.
“Sehingga sejak awal, APBN kita itu juga kita rancang untuk membangun persaudaraan dunia dengan melibatkan diri pada persoalan-persoalan dunia. Tetapi di situ kita mengambil prakarsa, bukan kita menjadi subordinat dari negara-negara lain,” sambung dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan perkembangan terkait rencana pemerintah yang bakal mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
Prasetyo mengatakan pasukan yang rencananya akan dikirim sekitar 8.000 orang. Ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan membantu perjuangan rakyat Palestina.
“Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8 ribu,” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2).