Rencana impor pikap India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus menuai perdebatan. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan hingga kini belum ada perubahan keputusan meski telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian.
Joao menyebut tidak ada kesepakatan baru yang ditempuh dalam pertemuan pada Jumat (20/2/2026) di kantor Kemenperin di Jakarta Selatan. Ia menegaskan proses pengadaan sudah berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
“Enggak ada (kesepakatan), justru dia (Menteri Perindustrian) saya tinggal aja gitu kan kemarin. Ya cuma kan kita kan sudah ada di dalam kontrak,” ujar Joao kepada kumparan, Minggu (22/2/2026).
Ia juga menanggapi kritik yang menyebut impor kendaraan akan merugikan industri dalam negeri. Menurutnya, prinsipal yang memasok kendaraan tersebut juga berencana membangun jaringan bisnis di Indonesia.
“Saya baca tuh banyak yang nulis gitu impor ini banyak yang merugikan industri. Padahal ini kan sekarang mereka juga akan bikin industri di sini gitu,” katanya.
Joao menambahkan, ekspansi itu akan diwujudkan melalui pembukaan jaringan baru yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja. Ia berpendapat kehadiran merek baru justru memberi lebih banyak pilihan bagi konsumen dan mendorong kompetisi harga yang sehat.
“Dengan mereka masuk sekarang ini mereka juga akan buka diler-diler baru. Akan buka service center baru. Yang akan buka lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan opsi kendaraan dengan harga dan kualitas yang sepadan. Menurutnya, produk yang dipilih memiliki nilai yang dianggap sebanding dengan dana yang dikeluarkan.
“Sehingga masyarakat itu kan punya lebih banyak pilihan, punya lebih banyak opsi. Sehingga kita juga punya, nanti kita beli barang ya. Barang itu ya harga dengan uang yang kita keluarin itu pantas,” ucapnya.
Joao bahkan membandingkan dengan merek lain untuk menegaskan pertimbangan value for money dalam pengadaan tersebut. Ia menilai tidak selalu kendaraan dengan harga lebih tinggi otomatis menjadi pilihan paling rasional.
“Toyota ini, maaf aja nih kita mention aja namanya gitu. Memangnya Toyota ini lebih bagus dari Mahindra? Sehingga kita harus bayar dua kali lipat, kan enggak cukup juga. Kalau kamu lihat mobilnya bagus bener, asli. Bukan karena saya masukin ini enggak gitu, cuma saya pilih mobil ini karena bagus,” katanya.
Ia juga menekankan aspek durabilitas serta biaya perawatan yang disebut relatif rendah. Faktor tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pilihan kendaraan operasional.
“Terus mobil ini kan durabilitasnya, service untuk maintenance-nya untuk ini kan dia bener-bener sangat low,” ujar Joao.
Menperin: Apabila impor, nilai tambah ekonomi di luar negeri
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui Indonesia memang belum memproduksi pikap 4×4 dengan spesifikasi sangat berat untuk sektor tambang dan perkebunan. Namun ia menegaskan pikap 4×2 produksi dalam negeri tetap kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan operasional di berbagai kondisi infrastruktur.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri,” tegas Agus dalam keterangan resmi kepada kumparan.
Agus menyebut apabila pengadaan 70 ribu unit pikap 4×2 dipenuhi dari produksi domestik, potensi backward linkage bisa mencapai sekitar Rp27 triliun. Ia mengingatkan jika seluruh kebutuhan dipenuhi lewat impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati industri luar negeri.
Saat ini, kapasitas produksi kendaraan pikap nasional disebut mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Sejumlah produsen yang memproduksi pikap di dalam negeri antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile.