Bentrokan antarwarga dari dua desa Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Jumat (03/04) lalu, menyebabkan satu orang tewas, puluhan rumah terbakar, ratusan orang mengungsi, dan terhentinya aktivitas pendidikan.
Aparat keamanan merespon cepat bentrokan itu dengan turun ke lokasi dan menyatakan konflik itu dipicu oleh kasus pidana, yang tak ada kaitannya dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kedua warga desa kini telah sepakat berdamai, dengan menjunjung falsafah Fagogoru, yaitu sikap saling menghormati dan menyayangi dengan tulus, tanpa melihat latar belakang etnik hingga agama.
Dalam setahun terakhir, BBC News Indonesia mencatat, setidaknya ada delapan kali konflik antardesa di ‘Kepulauan Rempah’ itu.
Pertanyaannya, mengapa perselisihan perorangan kerap meluas ke konflik antardesa, dan bahkan berpotensi merambat menjadi isu SARA?
Apakah pola itu terkait dengan penyelesaian konflik berdarah di masa lalu yang belum tuntas dan masih menyimpan luka, di tanah yang kini dikeruk oleh ekspansi nikel?
Cerita warga tentang bentrokan Sibenpopo-Banemo
Jejak-jejak bentrokan masih terlihat jelas di Desa Sibenpopo, pada Kamis (09/04).
Puluhan rumah yang beratap seng rusak dilalap api. Beberapa alat berat nampak aktif membersihkan puing-puing rumah itu.
Sejumlah warga Sibenpopo ada yang masih mengungsi di desa tetangga. Sebagian lagi telah pulang dan tinggal sementara di tenda milik pemerintah.
Pos pelayanan kesehatan dan dapur umum aktif melayani warga di pusat desa.
Di tengah suasana siang itu, seorang warga Sibenpopo, Frans Anoano duduk di bawah pohon, dekat rumahnya yang rusak terbakar.
Frans tinggal beberapa hari di tenda pengungsian. Pria berusia 60 tahun itu bercerita bahwa dirinya kerap berkelakar ke warga lain.
“Saya bilang jangan anggap ini pergi mengungsi, tapi kita anggap saja [sedang ke kebun] untuk panen kelapa.” Kata Frans sambil tertawa getir, di Desa Sibenpopo, Kamis (09/04).
Di balik tawanya itu, Frans mengaku masih trauma dan tak pernah membayangkan dirinya serta warga lain akan mendapat musibah seperti itu.
Frans bercerita, bentrokan bermula dari tersebarnya kabar penemuan jenazah warga Balemo, pada Kamis (02/04), yang mana pelakunya dirumorkan berasal dari desanya.
Menurut keterangan kepolisian, jenazah itu bernama Ali Daud (63 tahun). Dia ditemukan tewas dengan tusukan benda tajam di kebunnya, dekat Desa Sibenpopo.
Mendengar kabar itu, kenang Frans, dirinya lalu bergegas menemui aparat kepolisian setempat.
“Malam itu [Kamis], saya bicara dengan anggota [polisi], ‘Pak kalau balik ke Banemo, [bilang] kami di Sibenpopo siap untuk sama-sama cari itu pelaku, apakah orang Sibenpopo atau apakah itu [orang tidak dikenal] dari hutan,” ujar Frans.
“Saya sudah bilang, ‘Pak, ke sana cepat kasih info’, supaya kami bisa baku atur masyarakat di sini, kita sama-sama, supaya jangan baku curiga.”
Namun, keesokan paginya, Frans bilang, seorang pemuda lewat di depannya dan menyampaikan “mereka sudah serang, dari Banemo.”
Beberapa saat kemudian, istri Frans juga menyampaikan hal yang sama. “Istri saya bilang ‘cepat, cepat’. Lalu saya dengar di ujung kampung [ada keributan]. Oh ia betul [ada penyerangan].”
Kepolisian menyebut, sekitar ratusan orang yang menyerang itu menggunakan berbagai jenis senjata, seperti senapan angin, parang, panah, dan bom molotov.
Akibatnya, seorang warga Sibenpopo, Silas Jeko (67 tahun), tewas dianiaya menggunakan senjata tajam.
Mungkin Anda tertarik:
- Saling bunuh, saling bakar sampai… ’sayang kamu semua’: Mantan tentara anak Islam dan Kristen Ambon
- Kisah perakit bom molotov yang memilih merawat perdamaian di Maluku
- Mantan tentara anak Ambon: ‘Kami berdamai perlu proses yang sangat panjang, bertahun-tahun’
Frans kemudian bergegas ke rumahnya, mengambil tas dan menuju jalan utama. Di sana, tambahnya, telah terjadi saling provokasi antardua kelompok dengan teriakan.
“Lalu saya bilang ke anak-anak muda. Kita jangan maju lagi, biar jangan ada korban di antara kita,” kenangnya.
Frans dan sejumlah tetua desa lalu mengarahkan ratusan warga Sibenpopo untuk mengungsi ke hutan hingga desa-desa tetangga.
Selain memakan korban jiwa, bentrokan juga menyebabkan sekitar 85 rumah warga di Desa Sibenpopo rusak dan terbakar.
Beberapa rumah warga Sibenpopo yang beragama Islam juga menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran. Polisi menyebut dari 650 jiwa warga di Desa Sebenpopo, terdapat 15 warga Muslim di sana.
Bentrokan itu disebut juga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, lumpuhnya perekonomian, hingga terhentinya proses pendidikan anak-anak.
Di sisi lain, aktivitas sekelompok warga di Desa Banemo berlangsung seperti biasa saat bentrok terjadi, seperti yang diungkapkan Nur.
Lokasi bentrokan berjarak lebih empat kilometer dari kediaman Nur.
“Pada saat kejadian, tetap buka warung, tapi was-was toh. Takut juga, tapi kita suruh buka saja,” kata Nur, warga asli Baubau, Sulawesi, yang tinggal di Banemo sejak 2023.
Sebelum tiba di Banemo, Nur dan keluarganya merantau ke wilayah Papua.
“Di Papua kalau ada bentrok, kita tutup [warung]. Takut kena ini toh, kena panah, segala macam. Kalau di sini, takut juga, tapi kita jaga-jaga saja,” katanya.
Nur juga mengaku kaget dengan bentrokan itu. Pasalnya selama dia di Banemo tidak pernah terjadi konflik seperti itu.
“Hubungan harmonis sekali, tidak ada kericuhan, segala macam, kami semua baik antara warga di dalam desa, maupun dengan desa lain,” ujarnya.
‘Ini bukan konflik SARA’
Aparat keamanan dan pemerintah daerah bergerak cepat merespon bentrokan antarwarga Banemo-Sibenpopo.
Ratusan aparat gabungan TNI-Polri turun ke lokasi bentrokan untuk meredakan situasi di hari yang sama.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara dan Halmahera Tengah mendatangi ke dua desa keesokan harinya, Sabtu (04/04).
Para pejabat itu hadir mengawal proses pemakaman korban sekaligus melakukan mitigasi dan menenangkan kedua kelompok.
Pihak kepolisian juga segera mengumumkan bahwa bentrokan itu tidak terkait isu SARA, melainkan murni tindak pidana atau perkelahian antarkampung.
Pasalnya, narasi yang berkembang di media sosial mulai mengaitkan bentrokan itu dengan isu SARA.
“Kami tegaskan bahwa ini bukan konflik SARA. Ada indikasi kejadian ini dipengaruhi oleh provokasi dan penyebaran informasi yang belum tentu benar,” kata Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono.
Polisi juga membentuk tim khusus untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan: Dari terduga pelaku pembunuhan Ali Daud hingga para provokator bentrokan.
“Siapa pun yang mencoba memecah belah dan memperkeruh situasi akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” kata Waris.
“Saya tidak pandang pelaku dia agama apa. Kalau terbukti, saya tidak segan-segan penjarakan. Ini jelas dan tim sudah bekerja di lapangan saat ini,” tegasnya.
Selain itu, untuk mencegah konflik menyebar ke wilayah lain, Pemprov Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat di 10 kabupaten/kota untuk menahan diri, tidak terprovokasi dan menjaga perdamaian.
Kehadiran aparat keamanan dan pemerintah membuat situasi di dua desa itu berlangsung pulih dan kondusif.
Pada Senin (06/04), dari 667 warga yang mengungsi, sebanyak 410 warga Sibenpopo telah kembali ke desa dengan pegawalan keamanan.
Keesokan harinya, pada Selasa sore (07/04), kedua desa telah melakukan rekonsiliasi damai.
Kedua pihak menyatakan komitmen untuk kembali menjaga persaudaraan serta menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis, yang terikat nilai-nilai Fagoguru.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mendorong penyelesaian melalui pendekatan dialogis dan penegakan hukum yang adil.
Mengapa bentrokan itu terjadi?
Antropolog Universitas Khairun, Ternate, Yanuardi Syukur melihat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik antara Desa Sibenpopo dan Banemo pecah.
Faktor pertama, adalah tidak berjalannya budaya Fagogoru dalam mencegah bentrokan itu.
Yanuardi berkata, Fagogoru memiliki daya kuat saat rekonsiliasi damai antardua desa, ketika pemerintah terlibat.
“Seharusnya ketika malam ditemukan jenazah [Ali] itu, budaya Fagogoru diutamakan, dengan mengadakan pertemuan adat, agama dan lain sebagainya.”
“Tapi ketika jenazah ditemukan di Kamis malam, besoknya langsung terjadi penyerangan,” kata Yanuardi.
Fagogoru adalah falsafah hidup, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur masyarakat Gam Range yang mencakup wilayah Maba, Patani, dan Weda di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Fagogoru memiliki arti saling menghormati dan menyayangi dengan tulus, tanpa melihat latar belakang etnik hingga agama.
Falsafah itu bertumpu pada pilar kebersamaan, rasa malu, serta sopan santun (Ngaku Rasai, Budi Bahasa, Sopan re Hormat, Mtat re Memoi).
Berkaca dari itu, Yanuardi bilang, para pemangku kekuasaan di Maluku Utara perlu kembali melakukan revitalisasi budaya Fagogoru. Caranya dengan menggalakkan dialog lintas agama, suku, usia dan budaya.
Tujuannya, ketika terjadi perselisihan maka dapat segera dilakukan dialog, bukan aksi kekerasan.
“Jadi ada mitigasi dengan Fagogoru. Kalau dialog itu tidak dijaga, dirawat, ketika ada konflik sedikit saja, ada peristiwa kriminal, bisa langsung dianggap sebagai satu peristiwa permusuhan antarkelompok, desa, bahkan merambat ke isu SARA,” katanya.
Faktor kedua, Yanuardi melihat, bentrokan itu juga dipengaruhi oleh konten-konten provokasi di media sosial, yang membuat masyarakat terpancing dan melakukan upaya kolektif penyerangan.
“Untuk itu literasi digital harus ditingkatkan. Jadi ketika ada isu atau peristiwa yang belum terverifikasi, masyarakat bisa bijak dan tenang sebelum bersikap,” katanya.
“Kuncinya ada di pemda, aparat keamanan, kampus, influencer dan pihak lainnya, agar rutin membagikan narasi perdamaian dan responsif menanggapi isu hoaks di media sosial,” tambahnya.
Faktor ketiga adalah peran aparat keamanan. Yanuardi berkata, seharusnya aparat keamanan, pemda dan tokoh budaya bergerak cepat sesaat ditemukan jenazah Ali, dengan mengadakan pertemuan antara kedua pihak.
“Langkah cepat aparat keamanan untuk memediasi itu sangat penting dan menentukan. Kalau mereka tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka konflik seperti ini berpotensi terus terjadi,” ujarnya.
“Apalagi di sini masih ada bayang-bayang kekhawatiran kerusuhan 1999 dulu. Masyarakat masih menyimpan trauma dan bisa melakukan tindakan yang cepat,” ujarnya.
Senada, sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Herman Oesman melihat bentrokan antardesa itu berakar pada ketegangan struktural dan relasi di tingkat lokal yang tidak berdiri sendiri.
“Bentrokan itu dipicu oleh akumulasi persoalan masa lalu yang mungkin saja belum terselesaikan, serta lemahnya mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas yang tidak diselesaikan pemerintah,” ujar Herman.
“Ketika institusi formal dan informal gagal berfungsi sebagai mediator, konflik mudah berubah menjadi kekerasan terbuka.”
Selain itu, kata Herman, bentrokan Banemo–Sibenpopo juga dapat dilihat dari kacamata ekologi politik dan pembangunan.
Penetrasi ekonomi yang cepat, di wilayah Halmahera Tengah, turut memperbesar potensi konflik dengan menggeser pola hidup, nilai, dan relasi sosial Masyarakat.
“Dalam kerangka itu, bentrokan bukan sekadar antarwarga, tetapi terkait tekanan eksternal seperti ekspansi industri ekstraktif, ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, dan marginalisasi masyarakat lokal,” katanya.
“Dengan demikian, bentrokan ini merupakan pertemuan kompleks antara faktor struktural, kultural, dan situasional yang saling berkelindan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Herman bilang, bentrok di Banemo–Sibenpopo memiliki potensi bahaya yang besar jika diabaikan.
“Bentrok kecil bisa berubah menjadi kekerasan komunal yang melibatkan kelompok lebih luas, merusak kohesi sosial, dan memicu siklus balas dendam.”
“Selain itu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat jika penanganan dianggap lambat atau tidak adil. Dampaknya bukan hanya sosial, tetapi juga ekonomi dan keamanan wilayah,” kata Herman.
Untuk itu, menurut Herman, terdapat beberapa langkah yang harus segera diambil para pemegang kekuasaan.
Pertama, melakukan mediasi netral dengan melibatkan tokoh adat, agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda untuk meredakan ketegangan.
Kedua, memastikan kehadiran aparat keamanan yang humanis guna mencegah eskalasi tanpa memicu ketakutan.
Ketiga, mengidentifikasi akar konflik secara mendalam, termasuk faktor sejarah, ekonomi, dan relasi kekuasaan lokal.
Keempat, membangun rekonsiliasi sosial melalui dialog lintas komunitas dan program pemulihan trauma.
Terakhir, pemerintah harus memperkuat pembangunan inklusif agar tidak ada kelompok yang merasa dimarginalkan, sehingga potensi konflik atau bentrok serupa dapat dicegah di masa depan.
Rangkaian konflik antardesa di Kepulauan Maluku
Bentrokan antardesa, Sibenpopo dan Balemo, bukan kali pertama terjadi di Kepulauan Maluku.
BBC News Indonesia mencatat beberapa kasus perselisihan individu yang menjalar ke konflik antardesa, di Provinsi Maluku Utara maupun Provinsi Maluku, dalam setahun terakhir.
Provinsi Maluku Utara:
Maret 2026: Warga dari Desa Kira dan Desa Duma, Halmahera Utara, saling bentrok. Hal itu dipicu oleh aksi pemukulan yang melibatkan para pemuda.
Desember 2025: Warga dari Desa Domato dan Desa Dehe, di Halmahera Barat, terlibat bentrokan. Konflik yang diawali adu mulut hingga penggunaan senjata tajam itu dipicu oleh klaim batas wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
September 2025: Dua kelompok warga Desa Tawa dan Desa Babang di Halmahera Selatan saling serang. Bentrok itu dipicu oleh penganiayaan dan perkelahian antarpemuda.
Provinsi Maluku:
Februari 2026: Terjadi bentrokan antarwarga Desa Morella dan Desa Hitu Messing, di Maluku Tengah. Imbasnya enam rumah dilaporkan terbakar, dua warga dan anggota polisi terluka. Konflik itu dilaporkan disebabkan oleh penganiayaan seorang pemuda yang memicu dendam lama kembali memanas.
September 2025: Warga Desa Kailolo dan Desa Kabauw, di Maluku Tengah, bentrok. Seorang warga dilaporkan tewas dan lima lainnya terluka. Konflik dipicu penganiayaan seorang warga oleh orang tak dikenal.
April 2025: Terjadi bentrokan antarkelompok warga Desa Sawai dan Rumaolat di Maluku Tengah. Hal itu dipicu oleh aksi pemukulan. Akibatnya satu anggota polisi tewas, empat warga luka berat, dan puluhan rumah rusak.
April 2025: Dua warga Desa Lingat dan Desa Kandar di Kepulauan Tanimbar terlibat bentrok akibat dugaan konflik lahan. Peristiwa itu menyebabkan satu orang tewas dan tujuh lainnya terluka.
Maret 2025: Terjadi bentrokan antara warga Desa Tial dan Desa Tulehu di Maluku Tengah, yang dipicu perkelahian pemuda. Akibatnya satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka.
Belajar dari tragedi Maluku 1999
Lalu pertanyannya, mengapa perselisihan individu meluas jadi konflik antardesa?
Sosiolog Herman berkata, eskalasi itu disebabkan oleh adanya solidaritas komunal yang kuat namun rapuh.
“Individu tidak berdiri sendiri, melainkan mewakili identitas kolektif desa, sehingga perselisihan kecil mudah dimaknai sebagai ancaman kelompok.”
“Pola ini kerap diperkuat oleh memori kolektif atas kekerasan masa lalu yang belum terselesaikan, sehingga luka sosial tetap hidup dalam ingatan bersama,” kata Herman.
Antropolog Yanuardi melihat masalah personal yang tidak ditangani dengan segera, bukan hanya menciptakan konflik antardesa, tapi juga berpotensi menciptakan dampak yang sangat besar.
Hal itu, kata Yanuardi, dapat dilihat jelas pada tragedi berdarah 27 tahun silam yang menghantam Kepulauan Maluku.
Yanuardi bilang, peristiwa itu awalnya dipicu oleh perkelahian antara dua orang di Ambon pada Januari 1999.
Namun, perselisihan itu kemudian cepat bereskalasi menjadi konflik antardesa hingga antaragama, dan menyebar segera ke banyak wilayah, termasuk Maluku Utara.
Dampaknya, diperkirakan sekitar 3.000-4.000 orang tewas di Kepulauan Maluku, dengan jumlah pengungsi diperkirakan antara 123.000 hingga 370.000 orang.
Angka itu lebih besar daripada korban di Aceh pada periode 1989-1992 atau kerusuhan Kalimantan Barat 1997.
Sementara itu, dalam tulisannya berjudul The Maluku Wars: ‘Communal Contenders’ in a Failing State, antropolog Gerry van Klinken berkata, konflik kekerasan di Maluku bukan “perang suci” yang murni karena kebencian agama.
Dia berpandangan konflik Maluku adalah hasil interaksi dari dua faktor.
Pertama, faktor jangka panjang yang menjadi bahan bakar, yaitu patologi sosial primordialis.
Dari sisi ini, Van Klinken berkata, segregasi masyarakat yang terkotak-kotak secara hierarkis berdasarkan agama, dan luka sejarah masa lalu membuat masyarakat sangat sensitif dengan isu identitas.
Kedua, faktor jangka pendek yang menjadi pemantik, yaitu persaingan antarelit di tingkat lokal.
Van Klinken berpandangan, para elit politik hingga adat berebut kekuasaan di tingkat lokal, pascajatuhnya Soeharto. Dan, cara paling ampuh untuk menang adalah dengan menggunakan sentimen agama sebagai alat untuk memobilisasi massa dan dukungan.
Antropolog Yanuardi berkata kekerasan komunal itu secara formal memang sudah selesai dengan rekonsiliasi Perjanjian Malino II pada Februari 2002.
Namun, lebih dari 20 tahun terlewati, dia melihat luka akibat konflik itu tidak mudah untuk dihilangkan dan berpotensi bangkit ketika perselisihan individu tidak segera ditangani dengan baik.
“Masyarakat Maluku sangat terbuka untuk saling membantu, dan hidup harmonis. Kuncinya adalah terus dirawatnya dialog dari hati ke hati. Jika tidak ada maka memori itu kembali datang dan muncul rasa curiga antara satu dengan lainnya.”
Senada, sosiolog Herman bilang, untuk menghilangkan luka lama itu diperlukan “rekonsiliasi berbasis komunitas, dialog antarkelompok, pengakuan atas trauma, serta keadilan restoratif yang memulihkan relasi sosial, bukan sekadar menghukum pelaku.”
—
Wartawan Adlun Fiqri di Halmahera Tengah berkontribusi dalam artikel ini.
- Sawat Lenso, tarian Maluku yang menjadi simbol persahabatan Muslim dan Kristen
- Inspirasi perdamaian dari Ambon: ‘Kamu rasa, saya rasa yang sempat terkoyak’
- Kisah mantan tentara anak Ambon: Bermusuhan, bersahabat dan menjadi duta damai
- Sumpah Pemuda 92 tahun: Aksi pemuda di Kalbar, Sumbar, dan Maluku yang merawat ikrar 28 Oktober 1928
- ‘Indonesia tak bisa menutup mata’ – ‘Kekerasan ekstrem’ tentara Belanda dan Indonesia di masa Revolusi
- Mengapa budaya pangan lokal ‘ubi beracun’ di Maluku ‘mulai luntur’?
- Kasus perusakan rumah doa umat Kristen di Padang, dua anak luka dan sembilan orang ditahan
- Kerusuhan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, disinyalir dipicu ucapan rasis pelajar SMA – Mengapa kasus rasisme selalu berulang?
- Kasus pembunuhan di Kutai Barat: Mengapa melebar ke isu SARA?