Anggaran MBG Melonjak 371%! Kemenkeu Ungkap Penyebabnya

Jakarta, IDN Times – Lonjakan signifikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 yang mencapai Rp335 triliun sontak memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesiapan dan kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyerap dana sebesar itu.

Kekhawatiran ini beralasan, mengingat hingga Agustus 2025, serapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun, atau hanya sekitar 18,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun. Angka ini kontras tajam dengan proyeksi pagu anggaran MBG tahun depan yang melesat hingga 371,83 persen dibandingkan tahun ini.

Menanggapi sorotan ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa lonjakan anggaran MBG akan melalui kajian menyeluruh. Ia mengakui akselerasi serapan anggaran tahun ini masih terus digenjot, namun penambahan alokasi pada tahun 2026 dinilai esensial lantaran adanya perluasan target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis yang kian masif.

“Evaluasi akan terus kami lakukan, tidak hanya untuk MBG, melainkan untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Alasan di balik kenaikan anggaran tahun depan adalah karena target dan cakupan kebutuhannya yang memang semakin besar,” jelas Astera di Kementerian Keuangan pada Jumat (3/10/2025).

Peningkatan signifikan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada tahun 2026, menurut Astera, tak terlepas dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Ia menyebut, jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Jika tahun ini jumlah sekolah penerima manfaat program sekitar 100, tahun depan angkanya bisa meningkat hingga 400 sekolah. Secara otomatis, kebutuhan dananya pun akan bertambah secara proporsional. Jadi, ini bukan semata-mata penambahan anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan karena target program MBG itu sendiri yang memang diperluas,” tegasnya.

Lebih jauh, Astera optimistis bahwa penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 akan berjalan jauh lebih optimal. Optimisme ini didasarkan pada peningkatan kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait dalam mengelola program, baik dari sisi administratif maupun operasional.

“Pada tahun depan, kami yakin, baik dari aspek administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita akan jauh lebih berpengalaman. Oleh karena itu, saya optimistis proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis, Buku Nota Keuangan II menguraikan arah kebijakan dan strategi yang akan menjadi fokus utama dalam menghadapi berbagai tantangan. Strategi tersebut meliputi:

• Penguatan kelembagaan dan tata kelola;
• Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum;
• Percepatan pencairan MBG (melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account);
• Pelatihan SDM di SPPPG;
• Penguatan logistik dan distribusi, antara lain melalui jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik;
• Komunikasi dan partisipasi publik;
• Kemitraan, termasuk kerja sama lintas sektor untuk mendukung program MBG.

Namun, di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang menuntut strategi komprehensif dan kerja sama lintas sektor. Salah satu tantangan krusial adalah pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama dengan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, kolaborasi yang kuat dengan pelaku usaha lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat luas juga dinilai krusial guna memastikan program MBG ini turut menggerakkan roda perekonomian daerah.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis ini juga memiliki peran strategis yang besar dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Kendati demikian, kesuksesan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia (SDM) pendukung, khususnya dalam aspek pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi yang tepat.

Intinya, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel adalah kunci mutlak agar anggaran MBG yang digelontorkan begitu besar dapat tepat guna dan berkelanjutan. Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang krusial untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.

Realisasi Anggaran MBG Naik 12 Persen, Jadi Rp21 Triliun
Luhut Bakal Rutin Kirim Tim buat Cek Pelaksanaan MBG
Ironi Suntikan Anggaran MBG Puluhan Triliun di Tengah Keracunan Massal