Harga minyak dunia saat ini terus melonjak drastis hingga mencapai di atas USD 100 per barel,hal ini menjadi tantangan berat buat pemerintah di awal tahun 2022 ini. Terlebih lagi diperparah pemerintah dan PT Pertamina yang masih menahan harga BBM subsidi dan non-subsidi seperti Pertamax. Dengan berbagai pertimbangan pemerintah, seperti ekonomi di masyarakat yang masih belum juga pulih akibat imbas dari pandemi Covid19.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi subsidi BBM, LPG dan listrik di tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Bukan hanya dikarenakan energi yang mahal, tapi juga karena adanya peningkatan volume BBM dan LPG sejalan dengan meningkatnya kegiatan dan aktifitas di masyarakat.
Di bulanFebruari saja penggunaan BBM mengalami lonjakan menjadi 1,39 juta kiloliter dari sebelumya yang hanya 1,18 juta kiloliter. Volume gas LPG juga tak ketinggalan mengalami kenaikan volume dari sebelumnya, 603,2 juta kilogram menjadi 632,7 juta kilogram . Kemudian pelanggan listrik bersubsidi juga ikut mengalami kenaikan dari 37,2 juta menjadi 38,2 juta.
Hal ini membuat lonjakan pembayaran subsidi sebesar Rp11,48 triliun pada periode tersebut, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya Rp10,08 triliun.
“Tahun ini ada lonjakan Rp11,48 triliun, ini subsidi reguler kita, tapi masih ada sisa pembayaran subsidi tahun 2021 sebesar Rp10,17 triliun,” terang Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa, Jakarta, Senin (28/3).
Sri Mulyani mengakui jika sudah ada kenaikan harga pada komoditas tahun lalu. Namun, masih belum ada perubahan tarif pada pada BBM, LPG dan listrik. Tentu saja hal ini membuat beban Pemerintah membayar subsidi energi ini menjadi semakin besar.
Hal ini mengakibatkan pada tahun lalu terjadi kenaikan signifikan pada subsidi kurang bayar 2021 yakni mencapai Rp10,17 triliun. Sri Mulyani juga memperkirakan bahwa subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah akan menjadi semakin besar disebabkan harga komoditas dunia yang terus naik. Sementara itu pemerintah belum dapat melakukan penyesuaian harga tingkat masyarakat.
“Sampai saat ini harga energi belum ada perubahan, dampaknya subsidi akan lebih besar,” ujar Sri Mulyani
Sunat Dana Bansos
Untuk menutup beban subsidi yang semakin besar, pemerintah berencana tak lagi memberikan bantuan Sosial (Bansos) kepada masayarakat. Dana yang tadinya dialokasikan untuk Bansos akan dialihkan untuk menambal subsidi energi yang melonjak.
Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja sosial pemerintah pada tahun ini tidak akan lagi ditujukan untuk subsidi berupa perlindungan sosial masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dana bantuan sosial itu nantinya akan diarahkan untuk menutup subsidi BBM, LPG dan listrik.
“Bantuan sosial dalam bentuk non targeted ini subsidi BBM, LPG dan listrik sudah disalurkan Rp21,7 triliun,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers Senin (28/3).
Langkah ini terpaksa diambil pemerintah lantaran di tahun 2022 ini terjadi lonjakan harga komoditas yang mengakibatkan beban anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar subsidi menjadi membengkak. Oleh karena itu untuk mengurangi beban, bantuan sosial akan diarahkan untuk menutup subsidi energi.
“Kalau tahun 2020 dan 2021 ini target bansos by name by address, dan buat UMKM. Kalau tahun ini untuk subsidi barang yaitu BBM, LPG dan listrik yang sudah menghabiskan Rp21,7 triliun,” imbuhnya.
Meskipun demikian, pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Terhitung sampai bulan Maret, tercatat sudah ada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu 18,8 juta KPM untuk program Kartu Sembako. “Untuk bansos ini sudah kita lakukan pembayarannya,” kata dia.
Selain itu Pemerintah juga sudah menyalurkan premi iuran PBI JKN pada bulan Februari untuk 82,9 juta jiwa melalui Kementerian Kesehatan. Sedangkan penyaluran PIP juga telah disalurkan kepada 6,99 juta siswa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama.
“Untuk penerima PIP ini telah diberikan kepada 6,99 juta siswa dalam Program Indonesia Pintar,” kata Sri Mulyani.
Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN
Selain dikarenakan subsidi yang telah membengkak, ternyata pemerintah masih memiliki utang kepada PT Pertamina dan PLN. Mentri keuangan menyebutkan bahwasanya pemerinya masih punya hutang kompensasi yang masih belum dibayarkan oleh pemerintah kepada PT Pertamina dan PLN pada periode hingga akhir 2021 sebesar Rp109 triliun.
“Total pemerintah memiliki kewajiban Rp109 triliun (kepada Pertamina dan PLN),” ujar Sri Mulyani dalam , Senin (28/3).
Sumber Merdeka.com