Iran dan Amerika Serikat awal pekan ini menyepakati gencatan senjata bersyarat selama dua minggu, yang salah satunya memuat kesepakatan bahwa Iran akan membuka Selat Hormuz untuk lalu lintas pelayaran internasional.
Gencatan senjata yang diumumkan Trump, Selasa (07/04), muncul lebih dari sebulan setelah AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran.
Pengumuman itu terjadi beberapa jam setelah Presiden AS, Donald Trump, mengancam bahwa “seluruh peradaban Iran akan mati malam ini” jika Iran tidak membuka kembali Selat Hormuz—jalur pengiriman vital untuk minyak dan ekspor lainnya dari Teluk.
Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyebut “kita sudah sangat jauh dalam Kesepakatan definitif mengenai Perdamaian Jangka Panjang dengan Iran dan Perdamaian di Timur Tengah”.
“Hampir semua berbagai poin perselisihan masa lalu telah disepakati antara AS dan Iran, tapi periode dua minggu akan memungkinkan Kesepakatan tersebut untuk diselesaikan dan diwujudkan,” klaimnya.
“Merupakan suatu kehormatan untuk melihat masalah jangka panjang ini hampir terselesaikan,” kata Trump.
Trump kemudian mengatakan kepada kantor berita Agence France Presse bahwa “tidak ada keraguan bahwa AS telah memenangkan kemenangan total dan lengkap”.
Namun kemenangan yang diklaim disanggah oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC). Mereka menyebut AS justru menghadapi kegagalan yang bersejarah.
Negosiasi antara AS dan Iran akan diadakan di Pakistan, dalam jangka waktu maksimal 15 hari. Tujuannya, agar rincian gencatan senjata itu bisa diselesaikan sehingga, menurut SNSC, “kemenangan Iran di lapangan juga akan dikonsolidasikan dalam negosiasi politik.”
“Kedua pihak telah menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman yang luar biasa dan tetap terlibat secara konstruktif dalam memajukan tujuan perdamaian dan stabilitas,” kata Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, terkait AS dan Iran.
“Kami sangat berharap, bahwa Perundingan Islamabad berhasil mencapai perdamaian berkelanjutan dan ingin berbagi lebih banyak kabar baik di hari-hari mendatang,” tuturnya.
Baca juga:
- Iran dan AS sepakat gencatan senjata bersyarat selama dua minggu, kedua negara klaim kemenangan
- Trump peringatkan Iran soal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz – ‘Itu bukan kesepakatan kita’
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyerukan agar “semua pihak yang terlibat dalam konflik saat ini di Timur Tengah untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional.”
Guterres mendesak seluruh negara mematuhi ketentuan gencatan senjata guna membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng dan komprehensif di kawasan tersebut.
Namun seperti dalam konflik lainnya, transisi dalam bentuk apa pun dari gencatan senjata menuju ke perdamaian jangka panjang membutuhkan banyak diplomasi yang terampil.
Apa arti gencatan senjata?
Menurut PBB, tidak ada definisi tunggal dan universal yang diterima untuk kata “gencatan senjata”.
Istilah tersebut berasal dari perintah militer untuk “menghentikan tembakan”, yang merupakan kebalikan dari perintah untuk “melepaskan tembakan”.
Istilah itu dapat diartikan sebagai apa pun yang dipahami oleh kedua pihak yang bertikai dalam negosiasi mereka.
Baca juga:
- Tembakan tank Israel penyebab seorang prajurit TNI di Lebanon meninggal, kata PBB
- ‘Saya sangat merindukan keluarga dan rumah’ – Kisah veteran Korsel jadi tawanan perang Korea Utara selama setengah abad
- Kamboja dan Thailand gencatan senjata – Apa saja perjanjian yang mereka sepakati dalam perundingan di Malaysia?
Istilah gencatan senjata, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai ceasefire, kerap digunakan secara bergantian oleh dalam bidang konflik dengan istilah truce dan armistice.
Namun, PBB mengatakan bahwa seringkali ada perbedaan antara istilah ceasefire dan cessation of hostilities (penghentian permusuhan).
Menurut PBB, cessation of hostilities cenderung berupa kesepakatan informal untuk menghentikan pertempuran.
Sementara ceasefire atau gencatan senjata cenderung lebih formal dan ditandai dengan kesepakatan yang menjabarkan tujuan gencatan senjata, proses politik yang akan mengikutinya, pengaturan waktu berlaku serta wilayah geografis yang akan dicakupnya.
Kesepakatan gencatan senjata biasanya juga menjelaskan kegiatan militer apa yang diizinkan dan yang tidak serta bagaimana gencatan senjata akan dipantau oleh pihak ketiga.
Sebagai contoh, perang saudara di Liberia berakhir pada 1993 ketika Pemerintah Sementara Persatuan Nasional membuat kesepakatan dengan Front Patriotik Nasional Liberia dan Gerakan Pembebasan Bersatu Liberia untuk Demokrasi.
Mereka menyepakati empat hal, yaitu berhenti mengimpor senjata dan amunisi; tidak mengubah atau menyerang posisi militer; tidak memicu permusuhan lebih lanjut; dan untuk tidak menggunakan ranjau dan alat pembakar.
Apakah gencatan senjata bersifat permanen atau hanya sementara?
Menurut PBB, jawabannya bisa permanen atau juga sementara.
Terkadang, dua pihak yang bertikai dalam perang menyetujui gencatan senjata sementara, atau pendahuluan. Ini disepakati untuk mengurangi kekerasan atau meringankan krisis kemanusiaan.
Gencatan senjata sementara juga dapat disepakati untuk menciptakan lingkungan yang membantu negosiasi dan membantu membuka jalan bagi gencatan senjata permanen, atau definitif.
Pada Juni 2000, Ethiopia dan Eritrea menandatangani perjanjian untuk membekukan konflik. Efeknya, gencatan senjata definitif dapat dinegosiasikan. Perjanjian itu ditandatangani pada Desember 2000, sebagai bagian dari Perjanjian Algiers yang mengakhiri perang antara keduanya.
Namun, perang dapat berlanjut karena serangkaian gencatan senjata sementara berujung pada kegagalan, atau rapuh.
PBB merundingkan serangkaian gencatan senjata untuk mengakhiri perang saudara di Lebanon, pada tahun 1978, 1981, dan 1982. Namun, pertempuran kembali berkobar setelah setiap gencatan senjata, misalnya konflik yang kembali pecah di negara itu pada 1975 dan baru berakhir pada 1990.
Baca juga:
- Israel lancarkan serangan udara ‘terbesar’ di Lebanon – Iran ancam balas
- Sejarah serangan Israel ke Lebanon
Dalam beberapa kasus, satu atau kedua pihak yang bertikai mungkin berupaya menggunakan gencatan senjata sementara untuk memperkuat posisi mereka di lapangan.
Gencatan senjata definitif atau permanen biasanya terjadi setelah perundingan perdamaian yang berhasil antara kedua pihak yang bertikai.
Kesepakatan permanen ini biasanya melibatkan pelucutan senjata atau demobilisasi pasukan. Namun pengaturan keamanan lanjutan dapat tetap berlaku selama bertahun-tahun setelah perjanjian ditandatangani.
Contohnya adalah Perjanjian Jumat Agung (Good Friday) pada 1998 di Irlandia Utara, antara milisi IRA dan kelompok loyalis UK. Mereka sepakat menyingkirkan senjata mereka.
Perjanjian tersebut juga memuat klausul yang bertujuan untuk mendorong perdamaian dan harmoni berkelanjutan di Irlandia Utara, seperti menjaga perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia tetap terbuka untuk perdagangan tanpa hambatan dan bebas tarif.
Jenis gencatan senjata terbatas apa saja yang ada?
Israel dan Hamas menyebut gencatan senjata sementara mereka pada November 2023 sebagai “jeda kemanusiaan”.
Jeda kemanusiaan terkadang digunakan untuk mengurangi kekerasan pertempuran atau untuk meringankan krisis kemanusiaan.
Misalnya, pemerintah Sudan menyetujui gencatan senjata dengan dua kelompok militan, Gerakan Pembebasan Sudan dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan.
Kesepakatan itu menghentikan pertempuran di Darfur selama 45 hari untuk memungkinkan berbagai organisasi memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk setempat.
Baca juga:
- Peringatan 20 tahun tsunami Aceh: ‘Hikmah terbesar dari tsunami adalah perdamaian Indonesia-GAM’
- ‘Saya mensyukuri perdamaian, tapi kemakmuran kurang’ – Cerita eks tentara GAM dan masalah kesejahteraan di Aceh
- ‘Konflik berulang membuat masyarakat Aceh trauma’ – Mengapa Indonesia harus belajar dari penyelesaian damai konflik Aceh?
Pada 2004, setelah Indonesia dilanda tsunami, baik pemerintah Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka menyatakan gencatan senjata. Tujuannya, agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan kepada korban gempa dan tsunami di daerah tempat mereka bertempur.
Selain itu, bisa juga ada kesepakatan untuk menghentikan pertempuran di wilayah tertentu, yang disebut gencatan senjata geografis.
Pada 2018, PBB menengahi kesepakatan antara pemerintah Yaman dan Houthi untuk menghentikan pertempuran di sekitar pelabuhan Hodeida di Laut Merah guna melindungi penduduk setempat.